TKN.com,Samosir– Suasana libur panjang sekolah yang biasanya identik dengan ramainya wisatawan di Kabupaten Samosir kali ini diwarnai pemandangan yang berbeda, kamis(25/6/26).
Sejumlah spanduk berisi kritik terhadap DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir terpampang di sejumlah titik strategis di jantung Kota Pangururan, menarik perhatian masyarakat maupun wisatawan yang melintas.
Salah satu spanduk bertuliskan, “Jangan jadikan uang rakyat sebagai bancakan. DPRD adalah wakil rakyat, bukan wakil kepentingan pribadi. Bersihkan DPRD Samosir dari praktik yang mencederai kepercayaan publik.”
Spanduk lainnya menyoroti polemik pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Samosir.
Dalam pesan yang terpampang, masyarakat meminta penjelasan resmi terkait dugaan perubahan kegiatan Bimtek DPRD menjadi Bimtek Staf, termasuk dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut.
Keberadaan spanduk-spanduk tersebut sontak menjadi perhatian para wisatawan yang sedang menikmati liburan di kawasan Pangururan.
Banyak di antaranya berhenti sejenak untuk membaca isi spanduk, sementara sejumlah warga tampak membahas isi pesan yang disampaikan.
Hincon, seorang wisatawan dari luar Kabupaten Samosir, mengaku terkejut melihat adanya kritik yang dipasang secara terbuka di pusat kota.
“Kalau memang ada persoalan terkait penggunaan uang rakyat, sebaiknya dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi penting agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujarnya.
Pendapat serupa disampaikan Asiong. Menurutnya, apabila berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tidak segera dijelaskan, hal itu dikhawatirkan dapat memengaruhi citra Kabupaten Samosir sebagai destinasi wisata yang telah dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional.
“Samosir punya potensi wisata yang luar biasa. Jangan sampai isu-isu seperti ini justru menjadi citra yang dilihat para pengunjung,” katanya.
Sementara itu, Tio, warga lainnya, berharap pimpinan lembaga terkait segera memberikan penjelasan kepada publik apabila memang tidak terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang dipersoalkan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum merespons setiap laporan masyarakat secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemunculan spanduk kritik tersebut dinilai mencerminkan adanya tuntutan sebagian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Menurut mereka, setiap program yang dibiayai APBD merupakan bagian dari uang rakyat sehingga wajar apabila masyarakat meminta penjelasan atas berbagai kegiatan yang menjadi perhatian publik.
Hingga berita ini ditulis, spanduk-spanduk tersebut masih terpasang di beberapa titik di Kota Pangururan dan menjadi perhatian warga, wisatawan, serta sejumlah awak media yang berada di lokasi.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari DPRD maupun Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir terkait berbagai persoalan yang berkembang.
Sebab, yang menjadi perhatian masyarakat bukan hanya mengenai pelaksanaan kegiatan Bimtek, melainkan juga komitmen penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.(Tim).
Komentar