TKN.com,Samosir- Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution,Senin (15/6/26).
Semangat yang dibangun adalah menghadirkan layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan tidak membebani masyarakat, terutama kalangan kurang mampu.
Namun, di balik semangat tersebut, masih terdapat persoalan yang dirasakan masyarakat di sejumlah kabupaten/kota.
Salah satunya adalah kendala administrasi bagi pasien yang sedang menjalani perawatan di luar daerah asalnya.
Di lapangan, tidak sedikit pasien yang berasal dari luar kabupaten atau bahkan luar provinsi mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan pembiayaan kesehatan karena status kependudukannya bukan merupakan warga setempat.
Akibatnya, keluarga pasien harus berhadapan dengan berbagai persyaratan administrasi di tengah kondisi ekonomi yang terbatas.
Padahal, hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
Dalam situasi darurat maupun setelah pasien selesai mendapatkan tindakan medis, persoalan domisili seharusnya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan dari negara.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah program kesehatan yang digagas pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah sepenuhnya selaras dengan implementasi di tingkat kabupaten/kota?
Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan dan aturan masing-masing dalam pengelolaan anggaran kesehatan.
Namun, semangat pelayanan kepada masyarakat semestinya tetap menjadi prioritas utama.
Sebab, penyakit tidak mengenal batas wilayah administrasi, dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan tidak dapat ditunda hanya karena perbedaan alamat pada KTP.
Diperlukan sinkronisasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dipinggirkan hanya karena berasal dari daerah lain.
Program kesehatan yang berpihak kepada rakyat seharusnya hadir tanpa sekat-sekat birokrasi yang berpotensi menyulitkan masyarakat kecil.
Pada akhirnya, keberhasilan program kesehatan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, tanpa memandang asal daerah maupun status domisilinya.
“Jangan sampai slogan kemudahan berobat hanya terdengar indah di atas kertas, sementara masyarakat masih harus berjuang menghadapi rumitnya persoalan administrasi.(Tim).
Komentar