KRITIK BOLEH, FITNAH JANGAN! BEDA PILIHAN BOLEH, ADU DOMBA JANGAN! PB HMI MPO SERUKAN PERANG MELAWAN HOAKS

TKN.com–‘JAKARTA, 20 November 2026 –
Di tengah panasnya suhu politik nasional dan derasnya serangan digital terhadap tokoh-tokoh nasional, Ketua Komisi Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) mengeluarkan seruan keras yang kini menjadi pegangan kader HMI di seluruh Indonesia:

Seruan itu disampaikan sebagai sikap tegas PB HMI MPO dalam menyikapi berbagai isu negatif yang belakangan ini menyeret nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di media sosial. Mulai dari isu judi online (judol), doxing, hingga intimidasi, yang dinilai tidak memiliki bukti hukum yang jelas.

“Kami tidak melarang kritik. Kritik itu adalah jantung demokrasi. Silahkan kritik kebijakan, silahkan kritik kinerja. Tapi jangan ubah kritik menjadi fitnah. Jangan ubah perbedaan pilihan politik menjadi adu domba,” tegas Ketua Komisi Pertahanan dan Keamanan PB HMI MPO, Kamis (20/11/2026).

Menurut jundil waemese, saat ini banyak pihak yang berlindung di balik kata “kritik” untuk menyebarkan fitnah. Potongan video yang tidak utuh, tangkapan layar yang dipelintir, dan akun anonim yang tidak jelas sumbernya, digunakan untuk membunuh karakter seseorang.

“Itulah yang kami sebut pembunuhan karakter. Kalau Anda punya bukti, bawa ke pengadilan. Kalau hanya punya potongan video dan gosip, itu bukan kritik, itu fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kembali klarifikasi Sufmi Dasco Ahmad pada 18 November 2026. Dasco menegaskan Majalah Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut namanya terlibat judi online. Dasco juga menegaskan tidak pernah terbersit niat untuk melakukan doxing maupun intimidasi kepada siapa pun, dan siap menempuh jalur hukum.

“Pak Dasco sudah berani menyatakan siap diuji secara hukum. Itu sikap kesatria. Sekarang giliran para penuduh, berani tidak membuktikan tuduhannya di pengadilan? Jangan hanya berani di medsos, tapi ciut di pengadilan,” tantangnya.

Jundil waemese menilai, perbedaan pilihan politik dalam demokrasi adalah hal yang wajar dan sehat. Yang tidak wajar adalah ketika perbedaan itu dijadikan alat untuk mengadu domba sesama anak bangsa.

“Beda pilihan itu boleh. Mau dukung siapa, mau tolak siapa, itu hak politik setiap warga negara. Tapi jangan karena beda pilihan, kita saling membenci, saling memfitnah, saling mengadu domba. Bangsa ini terlalu besar untuk dipecah belah hanya karena kepentingan politik sesaat,” tegasnya.

Sebagai Komisi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, PB HMI MPO menegaskan bahwa disinformasi, hoaks, dan adu domba adalah ancaman nyata bagi ketahanan nasional. Ruang publik yang dipenuhi kebencian akan melemahkan persatuan dan memudahkan pihak luar untuk mengintervensi Indonesia.

“Negara tidak akan kuat kalau rakyatnya saling curiga dan saling serang. Pertahanan terkuat bangsa ini bukan hanya alutsista, tapi persatuan rakyatnya. Kalau persatuan hancur karena adu domba, maka pertahanan nasional kita juga hancur,” katanya.

 

BEDA PILIHAN BOLEH, ADU DOMBA JANGAN, Beda pilihan jangan jadi alasan untuk memecah belah bangsa. CEK FAKTA SEBELUM SEBAR Jangan jadi penyebar hoaks. Saring sebelum sharing. PEGANG PRADUGA TAK BERSALAH Jangan menghakimi seseorang hanya karena viral di medsos.

“Kami di HMI MPO diajarkan untuk menjunjung tinggi keislaman, keilmuan, dan kebangsaan. Maka kami memilih untuk berdiri sebagai penyejuk, bukan sebagai pemanas. Kami memilih untuk membela kebenaran, bukan membela fitnah,” tutupnya.

PB HMI MPO mengajak seluruh kader HMI, mahasiswa, pemuda, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk kita sama-sama menjaga kedaulatan bangsa

Komentar