Target Kasus New 94 com
LABUHANBATU UTARA – Aktivitas mobil pikap Mitsubishi L300 bertutup terpal yang diduga mengangkut BBM dalam jumlah besar menjadi sorotan awak media. Kendaraan tersebut terpantau melintas di Jalan Lintas Tanjung Pasir, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekitar pukul 06.23 WIB.
Saat melakukan investigasi di lapangan, awak media berupaya menghentikan kendaraan untuk mengonfirmasi jenis dan asal-usul BBM yang diangkut. Namun, sopir L300 tersebut enggan berhenti dan tidak kooperatif saat dimintai keterangan.
Ketika ditanya mengenai muatannya, sopir menyebut BBM yang dibawanya merupakan jenis Pertalite.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru. Sebab, Pertalite merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang penyediaan dan pendistribusiannya mendapat penugasan pemerintah. Legalitas pengangkutan dalam jumlah besar, asal pasokan, serta tujuan distribusinya perlu diperiksa oleh instansi berwenang.
Informasi awal yang diperoleh awak media menyebutkan, kendaraan tersebut diduga membawa BBM dari wilayah Kabupaten Asahan menuju Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Jika dugaan ini benar, apakah pengangkutan BBM tersebut memiliki dokumen resmi dan sesuai ketentuan distribusi pemerintah?
WARTAWAN HAMPIR TERSEREMPET, KESELAMATAN INSAN PERS DIPERTARUHKAN!
Persoalan semakin mengkhawatirkan ketika dalam proses konfirmasi, mobil L300 tersebut diduga hampir menyerempet awak media yang sedang mengendarai sepeda motor.
Peristiwa ini menjadi perhatian serius. Wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik seharusnya dapat melakukan konfirmasi tanpa harus menghadapi risiko keselamatan di jalan raya.
Apakah meminta klarifikasi sudah dianggap sebagai sebuah ancaman bagi pihak tertentu?
Jangan sampai upaya mencari informasi dan mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat justru berujung pada kecelakaan yang membahayakan nyawa wartawan.
APARAT PENEGAK HUKUM JANGAN TUTUP MATA!
Kapolres Labuhanbatu, Satreskrim Polres Labuhanbatu, serta instansi terkait diminta segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan pengangkutan BBM tersebut.
Periksa kendaraan, asal-usul BBM, jumlah muatan, dokumen pengangkutan, pihak pemasok, serta tujuan distribusinya. Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan sopir jika ditemukan indikasi adanya jaringan distribusi yang lebih luas.
DASAR HUKUM YANG PERLU MENJADI PERHATIAN:
1. Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM, BBG, dan LPG yang disubsidi dan/atau penyediaan serta pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah. Ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar, apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.
2. Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
3. Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.
4. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Penerapannya harus memenuhi unsur hukum yang ditentukan.
PERTANYAANNYA: SIAPA DI BALIK DISTRIBUSI BBM INI?
Apakah pengangkutan BBM dari Asahan menuju Kualuh Hilir hanya aktivitas pengangkutan biasa, atau ada persoalan distribusi yang perlu diusut lebih jauh?
Publik berhak mengetahui. Aparat wajib menindaklanjuti setiap informasi yang disertai bukti.
Jangan sampai dugaan penyalahgunaan BBM yang seharusnya diawasi justru luput dari pengawasan, sementara wartawan yang berusaha mencari kebenaran harus mempertaruhkan keselamatannya.
(Tim)
















Komentar