TKN.com—DELI SERDANG, 14 November 2026 – Polemik pengisian jabatan Kepala Dusun (Kadus) 8 Desa Serdang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, menjadi perhatian warga. Sejumlah warga meminta agar pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme pemilihan yang terbuka, demokratis, dan transparan.
Persoalan ini mencuat pada Kamis (13/11/2026), menyusul adanya usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Reksi Simanjuntak, terkait permintaan warga agar diadakan pemilihan Kepala Dusun 8.
Dua nama yang disebut sebagai calon dalam proses tersebut adalah Br. Simanjuntak dan Br. Sinaga. Namun, mekanisme pencalonan maupun persyaratan kedua calon masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi pemerintah desa.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Kecamatan Beringin disebut menyarankan agar Kepala Desa Serdang melaksanakan proses penyeleksian calon Kepala Dusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak berhenti di situ, pada Jumat (14/11/2026), sejumlah warga Dusun 8 mendatangi Kantor Desa Serdang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kepastian mengenai mekanisme pengisian jabatan Kepala Dusun 8.
Warga menginginkan agar proses tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan persoalan maupun kecurigaan di kemudian hari.
KETEGANGAN INTERNAL JADI SOROTAN
Di tengah persoalan pengisian jabatan Kadus 8, berkembang pula dugaan adanya hubungan yang kurang harmonis antara Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Desa Serdang.
Meski demikian, dugaan ketidakharmonisan tersebut masih memerlukan konfirmasi dari kedua pihak. Jangan sampai persoalan internal pemerintahan desa justru berdampak terhadap pelayanan publik maupun proses pengisian jabatan perangkat desa.
Secara regulasi, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta ketentuan pelaksanaannya, termasuk Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
Artinya, aspirasi warga patut didengar, tetapi proses pengisian jabatan Kepala Dusun juga wajib mengikuti prosedur, persyaratan, dan mekanisme yang berlaku. Pemilihan langsung oleh warga tidak serta-merta menggantikan prosedur pengangkatan perangkat desa apabila aturan yang berlaku menentukan mekanisme seleksi dan pengangkatan.
Masyarakat pun berharap Camat Beringin dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme yang harus ditempuh, sementara Kepala Desa Serdang diminta menindaklanjuti aspirasi warga secara objektif dan tidak mengabaikan prinsip transparansi serta akuntabilitas pemerintahan desa.
KETERBUKAAN DAN KLARIFIKASI JADI KUNCI
Warga kini menunggu langkah konkret pemerintah desa dan Kecamatan Beringin. Sebab, pengisian jabatan Kepala Dusun bukan sekadar persoalan siapa yang akan menduduki jabatan, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat, kepastian prosedur, dan tata kelola pemerintahan desa yang transparan serta bertanggung jawab.***
Komentar