TKN.com,Samosir– Pengadaan pin emas bagi anggota DPRD Kabupaten Samosir yang diduga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai menjadi sorotan publik,Rabu (3/6/26).
Pasalnya, hingga kini muncul pertanyaan mengenai status kepemilikan pin emas tersebut setelah dibeli menggunakan uang rakyat.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, setiap barang yang diperoleh melalui APBD pada umumnya harus memiliki kejelasan status, baik sebagai Barang Milik Daerah (BMD) maupun dalam bentuk lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Karena itu, publik mempertanyakan apakah pin emas yang dikenakan anggota DPRD tersebut tercatat sebagai aset daerah atau telah beralih menjadi milik pribadi penerima.
Pertanyaan ini menjadi penting mengingat pengadaan barang yang menggunakan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.
Jika pin emas tersebut merupakan aset daerah, maka keberadaannya harus tercatat dalam inventaris pemerintah daerah.
Sebaliknya, jika menjadi milik pribadi anggota DPRD, publik menilai perlu ada penjelasan mengenai dasar hukum yang mengatur hal tersebut.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan bagaimana status pin emas tersebut ketika anggota DPRD tidak lagi menjabat.
Apakah pin emas wajib dikembalikan kepada pemerintah daerah atau tetap berada dalam penguasaan mantan anggota DPRD.
Sorotan ini muncul di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBD.
Sebab, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah pada dasarnya berasal dari uang rakyat yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai status pencatatan, kepemilikan, serta mekanisme pertanggung jawaban pin emas DPRD Kabupaten Samosir tersebut.
Masyarakat Kabupaten Samosir kini menunggu klarifikasi resmi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir agar polemik mengenai pin emas yang dibiayai APBD ini tidak terus menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Jika memang telah sesuai aturan, maka keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai keraguan yang berkembang.(Tim).
Komentar