TKN94.com,NAMOSURO BARU – Kekecewaan mendalam menyelimuti warga Desa Namosuro Baru. Di tengah klaim pembangunan infrastruktur desa, kenyataan pahit justru ditemukan di lapangan. Puluhan hektar persawahan dan kolam budidaya ikan milik warga kini terancam produktivitasnya akibat rusaknya infrastruktur tali air yang tak kunjung mendapat sentuhan pemerintah desa.
Lelah menunggu janji dan aksi nyata dari otoritas setempat, warga akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri. Secara swadaya, masyarakat mengumpulkan dana dan tenaga untuk membangun bendungan aliran tali air yang menjadi urat nadi perekonomian mereka.
Fakta Lapangan: Hasil Keringat Warga, Bukan Dana Desa
Pantauan di lokasi menunjukkan puluhan warga bergotong-royong memperbaiki tanggul dan aliran air dengan peralatan seadanya. Mirisnya, proyek vital ini lahir dari kantong pribadi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani, bukan dari kucuran Dana Desa yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik.
”Kami sudah tidak tahan lagi. Tali air ini sumber hidup kami, sawah kering, kolam tidak ada air. Kalau kami tidak bangun sendiri pakai uang pribadi, mungkin sawah kami sudah jadi semak belukar. Pemerintah Desa seolah tutup mata dan telinga,” ujar salah seorang warga yang ditemui di lokasi pembangunan bendungan.4/2
Tali Air Terabaikan, Janji Tinggal Janji
Hingga rilis ini diturunkan, kondisi fisik tali air di beberapa titik masih sangat memprihatinkan. Padahal, akses air ini merupakan instrumen krusial bagi ketahanan pangan lokal. Keluhan warga mengenai kerusakan ini diklaim sudah berulang kali disampaikan, namun respon dari pihak Desa dinilai nihil.
Masyarakat mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran desa yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan mendasar petani. Sikap abai Pemerintah Desa Namosuro Baru ini memicu mosi tidak percaya di kalangan warga.
Warga Menuntut,
• Transparansi Anggaran: Warga mendesak audit terhadap penggunaan Dana Desa yang seharusnya diprioritaskan untuk infrastruktur pertanian.
• Pembangunan Permanen: Meminta pemerintah daerah (Kabupaten) untuk turun tangan karena Pemerintah Desa dianggap gagal mengelola infrastruktur tali air.
• Pertanggungjawaban Moral: Pemerintah Desa harus menjelaskan mengapa pembangunan vital ini justru dibebankan kepada masyarakat secara swadaya di tengah kucuran anggaran negara yang besar.
Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola desa yang seharusnya hadir sebagai solusi, bukan justru menjadi penonton saat warga berjuang mempertahankan sumber penghidupannya sendirian.***
Komentar