TKN94.COM,Tanggamus, menanggapi pemberitaan yang mencuat di tengah masyarakat terkait dugaan tidak terealisasinya sejumlah kegiatan yang tercantum 1. Penyertaan Modal BUMDes
Dana Desa Sebesar Rp 50 juta yang dialokasikan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) hingga saat ini tidak memiliki kejelasan.
2.Pengadaan Buku Perpustakaan
Anggaran Senilai Rp 21,5 juta untuk untuk pengadaan buku perpustakaan tidak jelas realisasinya.
3.Pengadaan Bibit Jambi Tahun 2022
Sebanyak 20.000 batang bibit Jambi dengan anggaran sekitar Rp 215 juta dilaporkan tidak sesuai jumlahnya.
4.Pemalsuan Tandatangan Pekerja Rabat Beton
Pekerja proyek rabat beton di Dusun Simpangan Kampung Masjid mengaku tidak menerima upah yang tercantum dalam laporan.
5.Pemalsuan Tanda tangan Nurjeni
Nurjeni mengaku tidak pernah menandatangani berkas pembayaran material, tetapi terdapat tandatangannya dalam laporan.
6.Pemalsuan Tanda Tangan M.Kholillulah
Pekerja dari Dusun Wono Asri ini menyatakan tidak menerima upah, namun tanda tangannya muncul dalam laporan.
7.Pemalsuan Tanda Tangan Agus Sayuti
Agus Sayuti, pekerja pembangunan jembatan di Dusun Repong Kampung Sawah, tidak pernah menandatangani berkas penanggung jawaban pembayaran upah.
8.Pemalsuan Tanda Tangan Petugas Covid-19
Petugas Covid-19 tidak menerima upah, tetapi dalam laporan keuangan tercatat pembayaran telah dilakukan.
9.Upah Tukang An.Sutaryo dalam pembangunan Jambanisasi Tahun 2021
Sutaryo,pekerja proyek Jambanisasi sebanyak 48 unit, belum menerima pelunasan upahnya.
10.Pemalsuan Tanda Tangan Pekerja Pembangunan TPT Lapangan Sepak Bola.
Para pekerja proyek ini mengaku tidak menerima upah, tetapi tanda tangan mereka diduga dipalsukan dalam laporan.
11.Pemalsuan Tanda Tangan Juhra dalam berkas pembayaran pembangunan TPT Lapangan Bola Kaki
Juhra mengatakan tidak pernah menerima uang sebesar Rp 21,5 juta dari bendahara Pekon, meskipun tandatangannya dalam laporan.
Semua data ini diperoleh dari sumber terpercaya dan didukung dengan surat pernyataan resmi bermaterai dari pihak-pihak yang merasa dirugikan bukti-bukti tersebut akan segera dilaporkan ke Inspektorat Tanggamus pada Sabtu (28 Juni 2025) dalam anggaran pendapatan dan belanja Pekon Lengkukai kecamatan kelumbayan barat, kabupaten Tanggamus, dua tokoh hukum yakni Diana Setiawati,S,H., Advokat dari kantor kantor hukum ruang keadilan rakyat,dan Ahmad Bajuri,S,H.,ketua DPC PERADI Kota Agung, menyatakan keperihatinan serius terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa yang seharusnya menjadi hak rakyat dan digunakan demi kesejahteraan masyarakat desa dalam pernyataannya,keduanyamenilai bahwa pengelolaan Dana Desa wajib mengacu pada prinsip transparasi,akuntabilitas,dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pasal 26 ayat (4)huruf f yang mewajibkan kepala Desa untuk melaksanakan tanggung jawab keuangan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan lebih lanjut, Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa secara efektif, efesien,transparan, dan bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.
Dari sejumlah informasi dan laporan warga, beberapa program yang tertera dalam APBDes, seperti pelatihan teknologi tepat guna, pembangunan infrastruktur jalan desa, pengelolaan informasi publik, diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika benar terbukti maka hal ini dapat dikatagorikan sebagai bentuk tindakan pidana korupsi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Kedua pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa hukum memperkaya diri sendiri atau menyalah gunakan kewenangannya hingga merugikan keuangan negara, dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan sosial dan hal-hal masyarakat, Kantor Hukum Ruang Keadilan Rakyat bersama DPC PERADI Kota Agung menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat Pekon Lengkukai maupun pihak-pihak yang menjadi korban atau dirugikan. Kedua lembaga ini juga mendorong aparat pengawas internal pemerintah ( Inspektorat ) serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit investigatif serta penyidikan terhadap dugaan penyimpangan tersebut secara transparan dan profesional. Kami juga mengajak seluruh masyarakat agar tidak takut untuk menyampaikan laporan, kritik, maupun bukti dugaan pelanggaran, karena hak atas informasi dan pengawasan publik dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijamin dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Selain itu kami mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh aparat Pekon untuk selalu menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintah desa yang baik ( good governance ), menjauhi praktik kolusi dan nepotisme, serta menjadikan amanah rakyat sebagai prioritas utama.
Pada akhirnya kami menegaskan bahwa Dana Desa bukanlah milik pribadi ataupun alat kekuasaan, melaikan amanah dari negara untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penyalah gunakan Dana Desa adalah bentuk penghianatan terhadap hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, kami berdiri bersama rakyat, mengawal transparasi akuntabilitas, dan tegaknya keadilan.”, Tandasnya. (Tim)
Komentar