TKN94 COM Kab. Bekasi Pasalnya para warga memberikan informasi terkait hak mereka yang kerap kali jadi ” bancakan” (pesta kenduri,red) dari ulah para pendamping KPM program PKH seperti dibeberapa pemberitaan yang sudah tayang dipublikasi media cetak dan online dengan adanya indikasi dugaan oknum aparatur Desa Cibening pada bagian jabatan kesra yaitu SN beserta rengrengan KPM,SN dan GM,kerapkali menghisap urat nadi wargannya.
Dari pemberian informasi para warga KPM- PKH dan dari hasil konfirmasi serta investigasi rekan Ormas LMP ranting/maran desa cibening dan LSM KPK- PEPAN RI di beberapa waktu lalu kepada awak media pers online dan cetak TKN94.COM sudah ramai dan viral, namun sangat disayangkan SN Kaur Kesra Desa Cibening dengan licin seperti belut sawah masih melenggang bebas tanpa sentuhan peraturan dan aturan dari pihak-pihak terkait seakan kebal hukum tidak dapat ditemui untuk dikonfirmasi langsung, bahkan pada Chat WhastApp nya saja tidak meresphone sehingga publik dan masyarakat minta Kadinsos Kabupaten Bekasi tidak tutup mata terkait para ulah oknum pendamping KPM-PKH yang terindikasi tabrak Permensos UU No 13 Tahun 2011 dan Permensos No 3 Tahun 2021 yang jelas-jelas semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan DTKS berbasis data kependudukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Disampaikan, Budi Hartono Ketua ormas LMP dan juga warga setempat mengatakan,” Saya sudah siapkan laporan pengaduaannya kepada pihak APH terkait, dan secepatnya saya hantar bersama warga agar ada tindak lanjutnya dari kasus KPM-KKS tunai dan non tunai ini.” Ungkapnya kepada wartawan TKN94.COM by handphone. Minggu,10/11/2024. Sekira 13.33 Wib.
“Jelas kalau dilihat dari data yang kita miliki banyaknya para oknum pendamping PKH bergentayangan yang masih saja melakukan pelanggaran kode etik berupa rangkap jabatan,dan yang lebih sangat disayangkan lagi adanya pembiaran dan tidak ada sikap tegas dari kepala Dinsos kabupaten bekasi dari tahun ke tahun seiring program berjalan. ” Ungkap Bang YM divisi ketua non litigasi LSM GNRI Pusat menyikapi kasus ini dan soal temuan kasus PKH dipendampingan secara umum pada para pelaku diduga oknum pendampingan KPM tersebut, laporkan saja ke APH terkait kami siap kawal.(Kyt).
Komentar