TKN94.COM, Banyumas – Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Komplek Pertokoan Kebondalem Purwokerto, yang bersebelahan persis dengan Kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto hampir tuntas, jelas dan terang benderang.Penyidik Subdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri dalam melakukan pengusutan perkara itu telah berhasil menemukan Perbuatan Melawan Hukum.Hanya saja menurut Ananto Widagdo, S.H, S.Pd (AW) pengadu perkara ini, penyidik terkendala adanya bukti dokumen asli Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan PB CV Bali tertanggal 22 Januari 1980 dan Perjanjian tanggal 21 Desember 1982 yang sangat dibutuhkan penyidik, sampai sekarang penyidik belum mendapatkan.Bukti dokumen asli tersebut akan dijadikan dasar penyidik untuk berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) guna menghitung kerugian keuangan negara.” Secara teknis memang ada kendala- kendala dalam penyelidikan, khusunya antara lain ada beberapa dokumen – dokumen yang sampai sekarang kami belum memperoleh aslinya, dari pihak Pemerintah Kabupaten kesulitan mungkin hilang atau bagaimana.Itu juga menyulitkan kami, terutama teman – teman BPK belum mampu menghitung kerugian negara ketika dokumen dokumen yang terkait itu tidak asli.Yang kami lakukan adalah sekarang berkoordinasi dengan BPK , apakah dengan dokumen yang tidak asli dilegalisir bisa digunakan untuk menghitung kerugian negara.Bila BPK RI sudah bisa menghitung kerugian keuangan negaranya,” jelas Kasubdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes. Pol. Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si saat itu,” ungkap AW.
Dugaan hilangnya arsip dokumen asli Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan PB CV Bali tertanggal 22 Januari 1980 dan Perjanjian tanggal 21 Desember 1982, AW akan melayangkan Aduan Masyarakat ke Krimsus Polda Jawa Tengah, karena dokumen asli itu menurut AW, sangat dibutuhkan penyidik Subdit IV Dittipikor Bareskrim Mabes Polri untuk menentukan proses hukum selanjutnya di perkara Kebondalem ini.” Pihak – pihak yang sebenarnya mengetahui dokumen asli Surat Perjanjian 1980 & 1982 yang dibuat oleh Pemkab Banyumas dan PB.Bali CV Purwokerto, namun tidak melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum, maka hal ini yang dapat mengakibatkan adanya obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum yang semestinya.Pihak terkait yang dianggap paling bertanggungjawab atas dugaan hilangnya dokumen asli tersebut, bisa dijerat Pasal 221 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 21 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” tandas AW kepada Media Target Kasus New.
PJ.Bupati Banyumas Disomasi
AW belum lama ini, Senin, (24/6) juga melayangkan somasi kepada PJ.Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro, S.STP., M.Si, karena sampai sekarang Hanung belum memberikan tanggapan atas tiga surat yang dilayangkan Ananto Widagdo, S.H, S.Pd (A W).” Saya melayangkan somasi kepada kepada Pj Bupati Banyumas Bapak Hanung Cahyo Saputro, S.STP., M.Si karena tiga surat saya yaitu Surat Permohonan Nomor 04/Pemh.PJ-Bms /X/AW/2023, tanggal 27 Oktober 2023, Surat Permohonan Nomor 05/Pemh.PJ-Bms /X/AW/2023, tanggal 27 Oktober 2023, Surat Nomor 03/Pemh.PJ-Bms/AW/XII/2023, tanggal 15 Desember 2023 yang saya layangkan kepada Pj Bupati Banyumas Bapak Hanung Cahyo Saputro, S.STP., M.Si sampai sekarang belum ada tanggapan, ” kata AW.
Dalam somasi AW itu disebutkan, agar pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas lebih serius dalam menangani permohonan dan permintaan saya sebagai Pelapor yaitu: Terkait pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Banyumas (Ruko Komplek Kebondalem Purwokerto) dalam LHP ( Laporan Hasil Pemeriksaan) sesuai dengan rekomendasi BPK Nomor 110/LHP/BPK/XVIII.SMG/11/2017 tanggal 27 November 2017, Memohon untuk memperlihatkan, menunjukan, dan memberikan dokumen asli surat perjanjian Tahun 1980 dan Tahun 1982 antara Pemerintahan Kabupaten Banyumas dan PB Bali CV sampai dengan saat ini dibutuhkan Penyidik Subdit IV Dittipikor Bareskrim Mabes Polri yang sedang menangani Perkara Dugaan Korupsi Ruko Komplek Kebondalem Purwokerto.” Apabila kedua hal tersebut diatas tidak direspon/diindahkan/diabaikan maka saya akan melaporkankan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan (Obstruction of justice) dan Tindak Pidana Pembiaran yang merugikan keuangan negara.Saya mengingatkan kepada Pj Bupati Banyumas Bapak Hanung Cahyo Saputro, S.STP., M.Si dalam waktu 3 (tiga) hari setelah somasi ini diterima agar segera menanggapi dan menindaklanjuti surat somasi ini, ” tandas AW.
Hingga berita ini diturunkan PJ.Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro, S.STP., M.Si belum berhasil dikonfirmasi terkait hal ini.( Banyumas – Trie )
Komentar